Perjanjian Di Daerah Perbatasan

Indonesia sebagai Negara kepulauan (Archi- pelagic State) sesuai dengan United Nations Conventions on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 pasal 46A dan 46B dengan jumlah pulau (17.499 pulau) serta mempunyai garis pantai sepanjang 80.250 km sangat rentan atau rawan akan timbulnya konflik/perselisihan dengan negara tetangga, terutama menyangkut wilayah negara (batas negara/boundary) khususnya di lautan. Negara kita memiliki wilayah perbatasan laut dengan 10 negara yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste, Philiphina, Thailand, Vietnam, India, Papua Nugini dan Palau. Daerah perbatasan terluas bagi wilayah Indnesia adalah di lautan, sehingga membutuhkan titik dasar (base point) sebagai awal proses pengukuran batas wilayah. Titik dasar digunakan untuk menentukan luas wilayah laut terirorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Walaupun sampai sekarang belum tampak adanya konflik senjata yang nyata dengan negara-negara tetangga, tetapi sebenarnya sudah ada benihbenih yang bisa menjadi pemicu konflik permasalahan ke depan. Benih tersebut yaitu belum adanya perjanjian perbatasan wilayah negara yang jelas dengan Negara-negara tetangga tersebut terutama di laut.
Daerah/wilayah perbatasan rawan konflik antara lain yaitu sekitar pulau Rondo yaitu belum ditetapkan batas ZEE antara Indonesia dan India, Pulau Berhala (masih tumpang tindih batas perairan dengan Malaysia). Masalah perbatasan dengan Malaysia selain di pulau Berhala juga ada di sebelah utara Selat Malaka, Selat Singapura dan Laut Cina Selatan, Pulau Nipa (penentuan titik koordinat batas perairan Indonesia dan Singapura ini dilakukan sebelum dilangsungkan Konferensi Hukum Laut 1982, Kepulauan Natuna belum adanya penentuan batas ZEE dengan Vietnam, Pulau Miangas, Marore, Marampit belum adanya titik temu dalam batas laut dengan Philiphina karena menggunakan rezim hukum yang berbeda antara Indonesia dan Philiphina, Pulau Fani, Fanildo dan Brass masih terganjal tentang ZEE dengan negara Palau, Pulau Batek, Alor, Liran, Romang, Kisar, Tanjung Tut Puteh belum adanya titik temu pembahasan masalah batas laut dengan Timor-Timur sejak Timor-Timur, Pulau Dana belum adanya penentuan batas wilayah laut dengan Australia semenjak lepasnya Timor-Timur terpisah dari Indonesia.
Belum adanya perjanjian batas laut yang jelas ini sering menimbulkan permasalahan sebagai contoh pulau Sipadan dan Ligitan walaupun kita punya data-data kepemilikan pulau secara historis akhirnya di vonis kalah oleh PBB (Mahkamah Internasional) pada tahun 2002 sehingga pulau tersebut menjadi wilayah Malaysia dan yang terakhir baru-baru ini kasus blok Ambalat mencuat. Hal ini semua akibat belum ada perjanjian tentang batas wilayah ke-daulatan negara.
Kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan serta men-cuatnya blok Ambalat harus menjadi bahan pelajaran sekaligus sebagai pemicu bangsa Indonesia untuk lebih sangat memperhatikan daerah-daerah perbatasan khususnya pulau-pulau kecil yang terluar menurut data kurang lebih ada 8.168 pulau yang belum bernama. Pulau-pulau kecil terluar merupakan dasar (base point) untuk menarik garis-garis kedaulatan Negara dilautan baik untuk laut territorial maupun ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif).
Daerah Frontier
Mengapa daerah-daerah perbatasan (boundary) mudah atau sering muncul isu-isu pemisahan diri dari pemerintah pusat (gerakan separatis)? Contoh : Negara Philiphina di Mindanao dan Moro, Thailand di Pathani, Indonesia di Papua dan Aceh. Hal ini tidak terlepas bahwa dalam suatu wilayah negara terutama di daerah perbatasan sering timbul dengan istilah daerah-daerah frontier. Frontier yaitu suatu wilayah dalam suatu negara yang terpengaruh (dipengaruhi) oleh seberang boundary (negara tetangga). Frontier terbentuk akibat antara lain kurangnya rasa perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan se-hingga penduduk setempat lebih mengenal pemerintahan tetangga daripada pemerintah pusat. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang berhubungan de-ngan pemerintah pusat, terlebih-lebih daerah kepulauan. Akibat jarangnya atau sulitnya komunikasi dan transportasi tersebut penduduk daerah per-batasan lebih merasa dekat atau mendapat perhatian dari negara seberang baundary. Penyebab munculnya frontier bisa disebabkan sosial, budaya, politik maupun ekonomi, tetapi peran ekonomilah yang paling dominan kadar penyebab frontier. Adapun contoh-contoh daerah frontier di Indonesia menurut penulis antara lain Batam (Riau), Nunukan dan Tarakan di Kalimantan Timur, Sintang di Kalimantan Barat, karena tampak jelas kehidupan sehari-hari penduduknya banyak tergantung dengan negara tetangga. Misalnya banyak beredar mata uang, makanan dan minuman dari pihak asing.
Untuk itu dalam mengatasi daerah-daerah per-batasan pemerintah harus punya konsep yang jelas dan terintegral setiap aspek, tidak hanya dengan pendekatan keamanan (security) saja. Konsepnya yaitu harus menghilangkan pandangan bahwa dae-rah perbatasan adalah daerah hinterland (daerah belakang), untuk itu perlu mengubah dengan pan-dangan bahwa daerah perbatasan merupakan be-randa depan atau pintu gerbang (gate). Mungkin kekeliruan kita selama ini, banyak yang memandang daerah atau wilayah perbatasan yang biasa disebut boundary sebagai hinterland (daerah belakang). Sebagai hinterland biasanya kurang perhatian/tidak terurus terutama dari segi pembangunan jika diban-dingkan dengan wilayah depan atau (pusat) khususnya menyangkut pembangunan ekonomi, perta-hanan dan keamanan.
Hal ini tampak dari kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas baik penunjang kegiatan ekonomi maupun hankam. Padahal secara fungsi esensinya daerah perbatasan harus bisa mampu menjadi benteng negara atau perisai negara dari pihak luar baik dari serangan ekonomi, sosial maupun militer. Sehingga sangatlah wajar apabila munculnya benih-benih disintegrasi bangsa yang mempunyai wilayah luas muncul dari wilayah-wilayah perbatasan (boundary). Hal ini karena diwilayah boundary ini ada daerah frontier yang mana mayoritas penduduknya sudah terpengaruh negara tetangga (seberang boundary) apabila diadakan semacam referendum apakah masih memilih negara sendiri atau negara tetangga, mayoritas akan memilih negara tetangga, karena ketergantungan ekonominya (kesejahteraannya) dari negara tetangga. Sehingga dapat diambil kesimpulan faktor kesejahteraanlah yang menentukan muncul tidaknya frontier di suatu wilayah negara.
Pintu Gerbang dan Benteng
Istilah pintu gerbang (gate) sebenarnya identik dengan suatu bangunan yang akan dilalui/dilewati apabila kita memasuki areal tertentu apakah kantor, desa atau kota, dan biasanya pintu gerbang meru-pakan suatu bangunan yang kokoh dan cukup megah serta sekitar gerbang pasti rapi dan indah. Tujuan dari bangunan pintu gerbang adalah untuk menimbulkan image atau kesan yang baik atau positif bagi orang yang akan masuk areal tersebut terha-dap penilaian daerah/wilayah yang dimasuki. Demi-kian juga dengan daerah perbatasan kita maka hen-daklah kita ibaratkan sebagai pintu gerbang masuk negara kita sehingga perlu adanya semacam kesan juga, untuk itu perlu adanya pembangunan yang terencana secara integral dari beberapa aspek tidak hanya melihat dari sisi ekonomi saja. Karena masalah perbatasan di laut akan berpengaruh tidak hanya saja bersifat lokal tetapi juga secara nasional dan bahkan internasional karena sangat berkaitan dengan negara lain.
Menjadikan daerah perbatasan sebagai pintu gerbang yang indah dan nyaman, cantik maka sya-rat yang utama harus dipenuhi adalah penduduk daerah perbatasan harus sejahtera, tidak mungkin daerah perbatasan bagus dan nyaman apabila penduduknya masih miskin/tidak sejahtera, yang ada mungkin hanya kekumuhan dan aktifitas kriminal dan kegiatan ilegal. Untuk itu faktor utama pem-bangunan daerah perbatasan adalah pendekatan kesejahteraan. Masalah kesejahteraan tidak terlepas dari pembangunan ekonomi artinya daerah-daerah perbatasan perlu dibangun sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian bahkan kalau perlu sebaiknya pembangunan pabrik-pabrik industri lebih baik di daerah-daerah perbatasan dari pada di daerah pusat. Pembangunan pabrik-pabrik di daerah ter-sebut harus disesuaikan dengan keberadaan SDA yag ada artinya jenis pabrik yang dibangun adalah yang memanfaatkan SDA yang ada di daerah perbatasan tersebut. Adanya pabrik-pabrik diperbatasan akan menarik penduduk-penduduk dari daerah lain mengadu nasib bekerja di daerah perbatasan, hal ini akan menyebabkan timbulnya komunitas baru yang bersifat pluralis serta akan terjadi akulturasi antar pendatang dan penduduk setempat, sehingga lebih mudah membuat rasa sentimen kebersamaan nasi-onalisme Indonesia asalkan yang utama kesejahteraan terjamin.
Demikian juga kesejahteraan di daerah perbatas-an akan sulit terwujud apabila keamanan tidak ter-jamin, artinya banyaknya gangguan-gangguan da-lam aktifitas pembangunan akan sulit mewujudkan kesejahteraan, baik gangguan itu sifatnya dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau bahkan lebih ekstrim lagi adanya pihak asing yang ingin menikmati atau mencuri kekayaan alam yang ada di daerah perbatasan. Untuk itu perlu juga dibangun fasilitas-fasilitas Hankam (Pertahanan dan Keamanan) untuk dapat melindungi kegiatan industri sekaligus menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara. Pangkalan-pangkalan militer di perbatasan selain tujuan utama untuk membuat deterence bagi negara tetangga/asing apabila ingin berniat jahat, sekaligus dapat berfungsi melindungi kegiatan perekonomian dari tindakan-tindakan ilegal. Suatu kebijakan yang sangat tepat jika TNI Angkatan Laut berencana membangun pangkalan-pangkalannya di daerah-daerah terluar perbatasan seperti di Tarakan, Mempawah dan sebagainya, demikian juga dengan TNI Angkatan Darat yang membangun batalyon- batalyon baru di daerah perbatasan. Hal ini merupakan suatu strategi pertahanan negara yang bagus dengan sistem benteng. Sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 3 ayat 2 dan UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 1 bahwa, pertahanan negara disusun dengan memperhatikan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga berdasarkan UU tersebut maka pemerintah dalam melaksanakan pertahanan negara harus menitikberatkan pada medan laut sebagai connections waters sebagai negara kepulauan, sebab jika laut terganggu eksistensi NKRI akan terganggu. Untuk itu perbatasan-perbatasan di laut harus dipagari/dijaga yang selama ini belum ada perjanjian batas negara yang jelas di laut dengan negara tetangga.
Apabila militer sebagai kekuatan inti pertahanan di perbatasan-perbatasan didukung oleh penduduk/rakyat dengan perekonomian yang baik, maka akan terwujud suatu benteng pertahanan yang kokoh. Kerena hakekat hankamneg adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yaitu melibatkan unsur rakyat dalam pertahanan negara. Semua kemampuan yang dimiliki negara baik SDM (militer dan rakyat) maupun SDA merupakan modal utama pertahanan dan keamanan negara.